(021) 2930 3639

Home / News / OJK Siap Lahirkan 13 Peraturan Asuransi Tahun Ini

OJK Siap Lahirkan 13 Peraturan Asuransi Tahun Ini

Nov 30, -0001 12:00:00 AM

Setidaknya, terdapat waktu 2,5 tahun bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerbitkan Peraturan OJK di sektor asuransi. Penerbitan POJK tersebut merupakan amanat dari UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah diketok pada akhir tahun lalu. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani, mengatakan dari UU tersebut OJK diamanatkan membuat 41 aturan pelaksanaan.

Namun, lanjut Firdaus, setelah OJK melakukan pertemuan awal dengan mengundang asosiasi industri mengenai penyusunan peraturan pelaksanaan dikelompokkan menjadi 17 POJK. "Selanjutnya, penyusunan paket peraturan OJK tersebut akan melibatkan asosiasi dan mengikuti proses rule making rule di OJK," katanya di Jakarta, Kamis (12/3).

Dari 17 POJK tersebut, kata Firdaus, 13 POJK di antaranya ditargetkan akan selesai pada tahun ini. Sedangkan sisanya, sebanyak empat POJK akan diselesaikan pada tahun 2016. "Selain menyusun 17 POJK, OJK akan berperan aktif dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penyusunan UU mengenai penyelenggaraaan program penjaminan polis dan dua PP amanat UU Perasuransian," tandasnya.

Firdaus merinci 17 POJK yang akan segera disusun. Pertama, mengenai perizinan dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah. Kedua, mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

Ketiga, aturan mengenai kesehatan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Keempat, kesehatan mengenai perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah. Kelima, aturan penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah.

Keenam, aturan penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Ketujuh, mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran profesi bagi perusahaan perasuransian. Kedelapan, aturan pengelola statuter. Kesembilan, aturan pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah.

Sepuluh, aturan mengenai prinsip mengenal nasabah. Sebelas, mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah. Kedua belas, penyelenggaraan program asuransi wajib.

Ketiga belas, aturan usaha perasuransian yang berbentuk koperasi dan usaha bersama. Keempat belas, mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. Kelima belas, tata kelola perusahaan perasuransian. Keenam belas, mengenai lembaga mediasi. Dan ketujuh belas aturan mengenai pemeriksaan perasuransian.

Pembiayaan Sektor Maritim

Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK, Dumoly F Pardede, mengatakan pada tahun ini Otoritas akan fokus meningkatkan akses pembiayaan IKNB pada sektor maritim. Atas dasar itu, OJK bersama asosiasi dan pelaku IKNB telah membentuk kelompok kerja sinergi IKNB dengan industri maritim (Pokja Maritim).

Untuk melaksanakan program kerja Pokja Maritim itu, OJK bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan sejumlah survey di lokasi yang dinilai potensial untuk dijadikan pilot project program ini. Dari hasil survey di sejumlah daerah tersebut, diidentifikasi terdapat empat pilar industri kelautan dan perikanan yang dapat menjadi objek pembiayaan IKNB.

Keempatnya adalah, pilar pembiayaan hulu yang mencakup untuk membiayai keperluan pelabuhan sepertÍ kapal, bahan bakar solar, alat tangkap, es balok dan gudang. Kedua, pilar pembiayaan hilir yang mencakup kegiatan masyarakat nelayan setelah dilakukan penangkapan ikan seperti freezer, cool box, wajan, kompor dan sealer.

Ketiga, pilar pembiayaan budi daya yang mencakup untuk membiayai keperluan selama dilakukannya pembudidayaan ikan seperti pembelian benih ikan, pembelian pelet ikan, pembelian vaksin. Keempat, pilar pembiayaan bahari wisata yang dilakukan untuk keperluan para pengrajin handycraft, pengusaha kuliner dan para pengusaha wisata.

Dumoly yakin, IKNB mampu berkontribusi untuk memberikan pembiayaan terkait sektor maritim tersebut. Salah satu alasannya adalah telah ditetapkan POJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

"Melalui peraturan tersebut, OJK telah memperluas cakupan kegiatan perusahaan pembiayaan sehingga mampu melingkupi seluruh kegiatan yang dibutuhkan di sektor maritim," pungkasnya.